Informasi Provinsi Papua Selatan Terbaru 2026

Provinsi Papua Selatan. Sumber : Web PEMPROV Papua Selatan

Provinsi Papua Selatan resmi berdiri sebagai provinsi ke-35 di Indonesia sejak 11 November 2022, hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Memasuki tahun 2026, provinsi yang beribu kota di Merauke ini terus berbenah di berbagai sektor mulai dari pemerintahan, pertanian, hingga layanan sosial bagi warganya. Artikel ini merangkum informasi terlengkap seputar Papua Selatan 2026: sejarah, geografi, kependudukan, pemerintahan, ekonomi, penerimaan CPNS, jadwal bansos, PIP, PORPROV, hingga kebijakan pemutihan pajak kendaraan.

Sejarah Provinsi Papua Selatan

Sejarah Provinsi Papua Selatan. Gagasan pembentukan Papua Selatan sebagai provinsi tersendiri sudah bergulir sejak tahun 2002, tak lama setelah Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi empat kabupaten: Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Wacana ini sempat diajukan kembali pada 2020, sebelum akhirnya terealisasi setelah perjuangan panjang selama sekitar 20 tahun.

Pada 30 Juni 2022, DPR RI mengesahkan tiga undang-undang pemekaran wilayah Papua sekaligus, yaitu pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dasar hukum pembentukan Papua Selatan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2022 dan diresmikan pelaksanaannya pada 11 November 2022. Tujuan pemekaran ini adalah mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mengangkat kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Wilayah Papua Selatan dikenal secara adat sebagai tanah Anim Ha. Sebelum menjadi provinsi modern, kawasan ini sudah dikenal sejak era kolonial Belanda—pos militer Belanda pertama kali didirikan di sekitar Sungai Maro pada 1902 dan berkembang menjadi kota Merauke, yang kemudian ditetapkan sebagai ibu kota Papua Selatan. Provinsi ini merayakan Hari Jadi setiap tanggal 11 November.

Geografi dan Wilayah Administratif

Geografi dan Wilayah Administratif Papua Selatan.  Menurut situs resmi Pemerintah Provinsi Papua Selatan, provinsi ini terletak pada koordinat 6°00' LU–9°00' LS dan 137°30'–141°00' BT, dengan luas wilayah 120.270,11 km².Topografinya didominasi dataran rendah dengan ketinggian 0–55 meter di atas permukaan laut, banyak rawa, serta dialiri sungai-sungai besar seperti Digul dan Maro. Di sebelah timur, provinsi ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Ibu kota provinsi berkedudukan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, sekitar 60 km dari pusat Kota Merauke. Secara administratif, Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten yang terbagi menjadi puluhan distrik, kelurahan, dan kampung.

Kabupaten	Ibu Kota	Luas Wilayah	Jumlah Distrik
Merauke	Merauke	± 46.791 km²	22 distrik
Boven Digoel	Tanah Merah	± 22.812–27.108 km²	20 distrik
Mappi	Kepi	± 25.609 km²	15 distrik
Asmat	Agats	± 31.983 km²	25 distrik

*Data luas wilayah bersumber dari kombinasi situs resmi Pemprov Papua Selatan dan referensi administrasi kewilayahan terbaru; sedikit variasi angka mungkin muncul mengikuti pemutakhiran Kepmendagri.

Kependudukan Provinsi 2026

Berdasarkan data terkini yang dipublikasikan situs resmi Pemerintah Provinsi Papua Selatan, jumlah penduduk provinsi ini tercatat sebanyak 517.623 jiwa, dengan komposisi 52,8% laki-laki dan 47,2% perempuan, serta kepadatan penduduk sekitar 7,27 jiwa/km². Sumber lain seperti proyeksi BPS dan referensi ensiklopedis mencatat angka yang sedikit berbeda, berkisar antara 549 ribu hingga 588 ribu jiwa untuk pertengahan sampai akhir 2025, mengingat metode proyeksi dan waktu pemutakhiran data yang berbeda-beda.

Penduduk Papua Selatan terdiri dari suku-suku asli seperti Marind, Asmat, Kombai, Korowai, Muyu, Citak, Sawi, dan Wambon, serta penduduk pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Mayoritas penduduk menganut agama Kristen (Katolik dan Protestan), diikuti oleh pemeluk Islam dan agama lainnya.

Pemerintahan Provinsi Papua Selatan 2026

Pemerintahan Provinsi Papua Selatan saat ini dipimpin oleh Gubernur Apolo Safanpo bersama Wakil Gubernur Paskalis Imadawa, didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan (DPRPS) sebagai lembaga legislatif daerah. Roda pemerintahan dijalankan melalui berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah dan badan-badan teknis.

Website Resmi dan Kontak Pemerintah Provinsi

Berikut ini adalah Tabel Daftar Website Resmi dan Kontak Pemerintah Provinsi Papua Selatan :

Instansi	Website / Kontak
Website Resmi Pemprov Papua Selatan	papuaselatan.go.id
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Papua Selatan	bkpsdm.papuaselatan.go.id
Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan	biropap.papuaselatan.go.id
BPPKAD Provinsi Papua Selatan	bppkad.papuaselatan.go.id
Inspektorat Provinsi Papua Selatan	portal.inspektorat.papuaselatan.go.id
Sekretariat Badan Pengarah Papua Selatan	badanpengarahpapua.go.id/kontak

Untuk pertanyaan, keluhan, kritik, atau saran resmi kepada Pemprov Papua Selatan, masyarakat dapat menghubungi melalui alamat surat, telepon, maupun email yang tercantum di laman "Kontak" pada situs resmi papuaselatan.go.id.

Bidang Kepegawaian Daerah (BKPSDM)

Bidang Kepegawaian Daerah (BKPSDM) Papua Selatan.  Urusan kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua Selatan, mulai dari rekrutmen CPNS/PPPK, mutasi, kenaikan pangkat, hingga pengembangan kompetensi ASN dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan, yang juga dikenal sebagai Biro SDM Papua Selatan. Layanan administrasi kepegawaian dapat diakses melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di situs resmi BKPSDM.

Ekonomi dan Potensi Provinsi

Ekonomi dan Potensi Provinsi Papua Selatan. Perekonomian Papua Selatan bertumpu kuat pada sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Merauke yang disebut Gubernur Apolo Safanpo sebagai "tulang punggung" pengembangan pangan di Tanah Papua. Dari total sekitar 84 ribu hektare program cetak sawah di seluruh Tanah Papua, lebih dari 48 ribu hektare berada di Kabupaten Merauke. Bahkan Menteri Pertanian pernah menyebut Papua Selatan sebagai salah satu daerah pertanian terbaik di dunia karena hamparan lahan datarnya yang sangat luas.

Selain padi, provinsi ini tengah mengembangkan proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol di Distrik Tanah Miring sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), guna mendorong diversifikasi ekonomi menuju ketahanan pangan sekaligus ketahanan energi.  Potensi ekonomi lain yang menjadi andalan masyarakat lokal antara lain hasil hutan (sagu), perikanan sungai dan laut, kehutanan, serta kerajinan khas suku Asmat yang telah dikenal hingga mancanegara.

Pemerintah pusat menargetkan Merauke sebagai lumbung pangan nasional yang di masa depan diharapkan mampu mengekspor beras ke daerah lain di Indonesia, seiring modernisasi alat mesin pertanian dan pendampingan intensif kepada petani.

Info Penerimaan CPNS PEMPROV Papua Selatan 2026

CPNS PEMPROV Papua Selatan 2026. Hingga pertengahan 2026, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB masih dalam tahap koordinasi mengenai jadwal resmi seleksi CPNS 2026 secara nasional, dan belum ada pengumuman final terkait waktu pendaftaran maupun jumlah formasi untuk seluruh instansi termasuk Pemprov Papua Selatan. Sebagai gambaran, pada seleksi CPNS 2024 lalu Pemprov Papua Selatan membuka rekrutmen besar-besaran dengan alokasi sekitar 80% formasi untuk Orang Asli Papua (OAP) dan sisanya untuk formasi umum, yang dikelola oleh BKPSDM Papua Selatan.

Untuk pantauan terbaru seputar CPNS 2026, masyarakat disarankan memantau langsung:

• Portal SSCASN nasional: sscasn.bkn.go.id
• Situs resmi Pemprov Papua Selatan: papuaselatan.go.id
• Situs resmi BKPSDM Papua Selatan: bkpsdm.papuaselatan.go.id

Sebagai catatan, Kementerian Sosial pada 2026 juga membuka seleksi PPPK Sekolah Rakyat dengan formasi yang mencakup wilayah Papua Selatan, di luar skema CPNS reguler. Selalu verifikasi keaslian informasi lowongan hanya melalui kanal resmi di atas untuk menghindari penipuan.

Info Penerimaan Tenaga Pendamping Desa

Penerimaan Tenaga Pendamping Desa Papua Selatan 2026.  Perlu menjadi perhatian: sepanjang awal hingga pertengahan 2026, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) secara resmi menegaskan belum membuka rekrutmen tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) maupun pendamping desa lainnya. Pernyataan ini muncul untuk mengklarifikasi maraknya informasi hoaks di media sosial yang menjanjikan lowongan PLD dengan gaji fantastis hingga Rp9–17 juta per bulan, lengkap dengan tautan pendaftaran palsu.

Kemendes PDT saat ini masih memprioritaskan evaluasi kinerja terhadap sekitar 34.000 personel pendamping desa yang sudah bertugas, dan menyatakan proses rekrutmen di masa depan akan menggunakan mekanisme baru berupa Computer Assisted Test (CAT) bekerja sama dengan perguruan tinggi. Warga Papua Selatan yang berminat menjadi pendamping desa disarankan untuk:

• Tidak mempercayai mentah mentah tautan pendaftaran yang beredar di Facebook, Instagram, atau Telegram tanpa verifikasi resmi.
• Memantau pengumuman resmi melalui situs Kemendes PDT: kemendesa.go.id dan bpsdm.kemendesa.go.id
• Menunggu informasi resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung setempat.

Informasi Seputar Penerimaan Tenaga Pendamping Desa tahun ini juga kami informasikan perkembangannya melalui halaman :  Info Penerimaan Pendaftaran Pendamping Desa dari KEMENDESA

Jadwal Pencairan PIP (Program Indonesia Pintar) 2026

Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026 merupakan BLT Pelajar Sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali disalurkan secara bertahap dalam tiga termin sepanjang tahun anggaran, berlaku secara nasional termasuk bagi siswa penerima di Papua Selatan.

Termin	Periode Penyaluran	Sasaran Utama
Termin 1	Februari – April 2026	Pemadanan data DTKS dengan Dapodik & penerima rekening aktif
Termin 2	Mei – September 2026	Usulan dinas pendidikan & peserta SK Nominasi yang sudah aktivasi rekening
Termin 3	Oktober – Desember 2026	Penerima lanjutan/susulan yang belum cair pada termin sebelumnya

Sumber: Kemendikdasmen, per Agustus 2026.

Dana PIP disalurkan melalui bank Himbara seperti BRI, BNI, dan BSI (khusus Aceh), langsung ke rekening Simpanan Pelajar (SimPel) siswa. Orang tua/siswa di Papua Selatan dapat mengecek status penerima secara mandiri melalui laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id dengan memasukkan NIK dan NISN. Perlu diketahui, jadwal per termin bisa melebar mengikuti kecepatan verifikasi data di masing-masing wilayah, sehingga status "belum cair" pada satu bulan tidak berarti gagal menerima bantuan.

Jadwal Penyaluran Bansos (PKH dan BPNT) 2026

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako sepanjang 2026 dalam empat tahap triwulanan, berlaku bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia termasuk Papua Selatan.

Tahap	Periode
Tahap 1	Januari – Maret 2026
Tahap 2	April – Juni 2026
Tahap 3	Juli – September 2026 (mulai disalurkan 20 Juli 2026)
Tahap 4	Oktober – Desember 2026

Sumber: Kementerian Sosial RI, per Agustus 2026.

Besaran bantuan BPNT adalah Rp200.000 per bulan (Rp600.000 per tahap tiga bulan), sedangkan PKH bervariasi sesuai komponen keluarga, misalnya Rp750.000 per tahap untuk ibu hamil/balita, Rp225.000 untuk siswa SD, Rp375.000 untuk siswa SMP, dan Rp500.000 untuk siswa SMA. Dana disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bank Himbara atau PT Pos Indonesia, dan tidak seluruh KPM menerima pada tanggal yang sama karena tergantung proses verifikasi dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di masing-masing daerah. Status kepesertaan dapat dicek mandiri melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.

Jadwal Pekan Olahraga Daerah Tingkat Provinsi (PORPROV)

Papua Selatan telah dua kali menggelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) sejak berdiri sebagai provinsi baru. Porprov Papua Selatan I digelar pada 1 November 2023 di Stadion Katalpal, Merauke, diikuti empat kabupaten (Merauke, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel). Porprov Papua Selatan II kemudian berlangsung pada 25 November 2025 di Taman Mandala, Merauke, diikuti 812 atlet dari empat kabupaten yang mempertandingkan 13 cabang olahraga (cabor) dan memperebutkan 1.340 medali.

Porprov Papua Selatan II tahun 2025 juga menjadi ajang seleksi atlet menuju Pra-PON dan PON NTT-NTB 2028. Berdasarkan pola penyelenggaraan sebelumnya, hingga pertengahan 2026 belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal Porprov Papua Selatan edisi berikutnya (kemungkinan Porprov III), sehingga masyarakat disarankan memantau langsung situs resmi KONI Papua Selatan atau kanal informasi Pemprov Papua Selatan untuk kepastian jadwalnya.

Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan 2026

Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui UPT Samsat Merauke resmi memberlakukan program pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama satu bulan penuh, terhitung 1–31 Agustus 2026, sebagai tahap pertama kebijakan pemutihan pajak tahun ini. Kebijakan ini digulirkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak musim kemarau di wilayah Merauke dan sekitarnya.

Berbeda dengan program pemutihan tahun 2025 yang turut memberikan subsidi pokok pajak bagi kendaraan yang menunggak beberapa tahun, program tahap pertama 2026 ini hanya mencakup pembebasan denda keterlambatan, wajib pajak cukup melunasi pokok pajaknya tanpa akumulasi denda.Pihak Samsat Merauke menyatakan kebijakan ini akan dievaluasi kembali oleh Pemprov sebelum diputuskan apakah akan diperpanjang atau ditambah skema keringanan lain seperti tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, program pemutihan pajak 2025 di wilayah Papua tercatat berhasil meningkatkan jumlah kendaraan yang membayar pajak dari sekitar 32–38 ribu unit menjadi sekitar 40 ribu unit.

Bagi warga Papua Selatan yang ingin memanfaatkan program pemutihan pajak ini, layanan dapat diakses langsung di Kantor Samsat Merauke atau melalui layanan pembayaran pajak daerah yang tersedia. Pastikan untuk memanfaatkan momentum ini sebelum masa berlaku program berakhir, karena kebijakan pemutihan bersifat terbatas waktu dan dapat berubah sesuai keputusan Gubernur.

FAQ Seputar Provinsi Papua Selatan

Apa ibu kota Provinsi Papua Selatan?

Ibu kota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sekitar 60 km dari pusat Kota Merauke yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan sehari-hari.

Ada berapa kabupaten di Provinsi Papua Selatan?

Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Provinsi ini belum memiliki wilayah setingkat kota (kotamadya).

Siapa Gubernur Papua Selatan saat ini?

Papua Selatan dipimpin oleh Gubernur Apolo Safanpo bersama Wakil Gubernur Paskalis Imadawa.

Kapan CPNS Pemprov Papua Selatan 2026 dibuka?

Hingga pertengahan 2026, jadwal resmi CPNS 2026 secara nasional—termasuk untuk Pemprov Papua Selatan—belum diumumkan oleh BKN dan Kementerian PANRB. Pantau informasi resmi melalui sscasn.bkn.go.id dan bkpsdm.papuaselatan.go.id.

Apakah rekrutmen pendamping desa 2026 sudah dibuka?

Belum. Kemendes PDT menegaskan belum membuka rekrutmen Pendamping Lokal Desa (PLD) atau pendamping desa pada 2026, dan meminta masyarakat waspada terhadap tautan pendaftaran palsu yang beredar di media sosial.

Kapan PIP 2026 cair untuk siswa di Papua Selatan?

PIP 2026 disalurkan dalam tiga termin: Termin 1 (Februari–April), Termin 2 (Mei–September), dan Termin 3 (Oktober–Desember). Status pencairan dapat dicek mandiri melalui pip.kemendikdasmen.go.id.

Apa potensi ekonomi utama Papua Selatan?

Sektor pertanian menjadi andalan utama, khususnya program cetak sawah dan optimalisasi lahan di Kabupaten Merauke yang menjadikannya lumbung pangan Tanah Papua, ditambah potensi perkebunan tebu untuk bioetanol, hasil hutan seperti sagu, perikanan, dan kerajinan khas suku Asmat.

Bagaimana cara memanfaatkan pemutihan pajak kendaraan Papua Selatan 2026?

Program pembebasan denda PKB tahap pertama berlaku 1–31 Agustus 2026, dapat dimanfaatkan langsung di Kantor Samsat Merauke dengan melunasi pokok pajak tanpa tambahan denda keterlambatan.